Pemilu yang Bermartabat bagi Difabel

By : PPRBM SOLO

     Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga negara yang telah diatur dalam undang-undang. Sebenarnya membicarakan kedua hal tersebut sama-sama menarik, akan tetapi dalam pembahasan kali ini saya akan fokus pada hak pilih saja. Menggunakan hak pilih pada pemilihan umum adalah hak Konstitusional bagi setiap warga negara bila telah memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang pemilu suatu negara, tanpa memandang Suku Adat Ras dan Agama serta kondisi fisik.
Lalu sudah sejauh manakah penyelenggaraan pemilu di Indonesia mampu memberikan ruang dan kesempatan kepada difabel (penyandang disabilitas) untuk secara mandiri dan bermartabat menggunakan hak pilihnya ?

     Pada tahapan pilkada 2015 dan Pilkada 2017, saya menemukan ada sedikit progress pada tahapan coklit (Pencocokan dan Penelitian) pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih), dimana pada form data pemilih sudah disediakan kolom jenis difabilitas (pada form tertulis: tuna daksa, tuna rungu, tuna netra, tuna grahita dan tuna yang lain). Dari temuan ini saya beranggapan bahwa penyelenggara pemilu sudah memiliki kerangka berfikir untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan difabel di suatu wilayah beserta jenis difabilitasnya. Hal ini berarti sudah ada upaya dari penyelenggara pemilu untuk mengetahui bentuk kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu disediakan penyelenggara pemilu dalam mendukung difabel menggunakan hak pilihnya secara bermartabat dan tanpa hambatan. Meskipun sepengetahuan saya istilah “tuna” sudah tidak digunakan lagi baik di kalangan difabel sendiri maupun di dalam penggunaan "bahasa Indonesia hukum”, sebagaimana dalam Undang - undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan itu artinya penggunaan istilah “tuna” yang masih digunakan pada form pendataan coklit pantarlih juga bertentangan dengan regulasi yang ada, mestinya istilah yang digunakan pada form pendataan tersebut sudah menggunakan istilah “difabel” atau “Penyandang disabilitas”.

     Permasalahan selanjutnya adalah; belum semua penyelenggara pemilu memahami secara utuh bahwa dari adanya kolom difabilitas pada form  pendataan pantarlih tersebut  orientasi berpikirnya adalah ; sebagai dasar acuan untuk menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu yang memudahkan bagi difabel secara lebih bermartabat, dengan mengutamakan asas kemandirian dan asas kerahasiaaan dalam menggunakan hak pilih. Padahal tentang hak difabel untuk mendapatkan kemudahan yang disesuaikan dengan difabilitasnya tersebut sudah diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia no. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (2) yang menegaskan sebagai berikut : Pasal 5 ayat (3) “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan berkenaan dengan kekhususannya”. dan Pasal 41 ayat (2) “Setiap Penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak – anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”, meskipun undang – undang tersebut bukanlah undang – undang pemilu, tetapi dalam memberikan kemudahan akses bagi pemilih segment difabel mestinya mengacu pada undang – undang tersebut. Kemudian dalam hal pengutamaan asas kemandirian dan asas kerahasiaan serta asas aksesibilitas dan asas proporsionalitas, juga sudah ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2015 Pasal 2.

     Bila mengacu pada 5 jenis klasifikasi ragam difabilitas pemilih segment difabel, maka semestinya klasifikasi tersebut diikuti dengan pembuatan kebijakan pengadaan sarana dan prasarana kepemiluan yang mudah diperoleh dan dipahami oleh difabel, baik mulai dari penyediaan informasi tentang daftar pemilih, sosialisasi, sampai pada penggunaan hak pilih pada hari pencoblosan surat suara.
Berdasarkan study lapangan yang kami lakukan bersama Lembaga PPRBM – Solo (sebuah Lembaga non profit yang bergerak dalam bidang issu difabilitas), beserta para pegiat dari organisasi – organisasi difabel atau dengan istilah internasionalnya Disabled People's Organisations (DPOs), khususnya di wilayah – wilayah kabupaten/ kota dampingan PPRBM – Solo, kami temukan fakta permasalahan teknis dilapangan pada penyelenggaraan Pilkada 2015 dan 2017, dimana masih didapati pemilih segment difabel jenis difabilitas tertentu belum bisa mendapatkan kemudahan dalam turut berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan Pilkada. Temuan permasalahan teknis tersebut antaralain :
Pertama              : Akses informasi online pada website KPU belum bisa sepenuhnya diakses dengan mudah oleh difabel netra menggunakan Komputer bicara (dengan aplikasi jaws).
Solusi                  :   1.  Penyelenggara pemilu perlu membuat inovasi rekayasa teknologi untuk
menjadikan informasi pada website KPU mudah diakses oleh difabel netra.
2. Dalam proses perancangan rekayasa teknologi tersebut selain melibatkan ahli rekayasa teknologi, juga perlu melibatkan difabel netra, agar inovasinya mampu menjawab kebutuhan difabel netra dalam mengakses informasi di website KPU.

Kedua                 : Metode dan alat peraga sosialisasi pemilu yang ada belum sepenuhnya dirancang untuk mudah diterima oleh 5 jenis difabilitas pada pemilih segment difabel.
Solusi                    : 1.  Penyelenggara pemilu, perlu menciptakan inovasi metode - alat peraga serta
teknis sosialisasi pemilu yang mampu diterima dengan mudah oleh pemilih segment difabel, dengan memperhitungkan strategi dan porsi pendekatan yang disesuaikan pada kekhususan kondisi jenis difabilitas yang ada, baik itu yang khusus untuk difabel Autis - Slow learner, Grahita, daksa, rungu wicara, netra maupun jenis difabilitas yang lain. Karena pada jenis difabilitas tertentu pasti punya kekhususan tertentu pula, seperti difabel autis dengan difabel netra tentu metode sosialisasinya akan sangat jauh berbeda, begitu juga dengan ragam jenis difabilitas lainnya.
2. Penyelenggara pemilu perlu menyelenggarakan program khusus penelitian dan ujicoba, untuk menemukan metode jenis alat peraga dan teknis sosialisasi serta strategi pendekatan, yang mampu menjawab semua kebutuhan akses penerimaan sosialisasi bagi semua jenis difabilitas pada pemilih sengment difabel, yang orientasinya menciptakan role mode penyelenggaraan pemilu yang akses dan bermartabat bagi difabel.
3.   Penelitian tersebut, wajib melibatkan stakeholders dari unsur difabilitas terutama para praktisi dan para aktor – aktor tokoh difabelnya, kemudian mengingat esensinya suatu penelitian itu butuh rentang waktu yang panjang, maka mestinya diadakan jauh- jauh bulan atau jauh – jauh tahun sebelum diterapkan secara resmi pada penyelenggaraan pemilu.

Ketiga                   :Dalam proses penggunaan hak pilih di TPS, masih ada petugas KPPS yang belum
memahami bagaimana memperlakukan pemilih segment difabel dengan tetap mengedepankan asas kemandirian, asas kerahasiaan, asas aksesibilitas dan asas proporsionalitas, padahal semestinya disitulah letak nilai sebagai seorang pemilih yang bermartabat. Adanya aturan yang memperbolehkan pendamping di TPS dengan mengisi dan menandatangani formulir C3 menjadi pendamping difabel menggunakan hak pilihnya, justru dipahami secara sempit oleh penyelenggara pemilu, dimana umumnya penggunaan pendamping di TPS bagi difabel dijadikan cara utama untuk mengakomodir difabel menggunakan hak pilihnya, mungkin para penyelenggara pemilu tersebut lupa bahwa cara tersebut justru bertentangan dengan PKPU  No. 10 Tahun 2015 Pasal 2 tentang asas – asas penyelenggaraan pemilu, dimana asas kemandirian, asas kerahasiaan, asas aksesibilitas, asas proporsionalitas menjadi prinsip yang harus dikedepankan dalam menggunakan hak pilih, yang itu artinya penggunaan pendamping di TPS harus menjadi upaya terakhir dalam mengakomodir difabel menggunakan hak pilihnya. Permasalahan - permasalahan tersebut terjadi disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana penunjang di TPS yang memudahkan difabel menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan rahasia, ditambah lagi belum semua SDM penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, memahami esensi perlakuan yang bermartabat terhadap pemilih segment difabel di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bahkan bagi difabel yang secara pemberdayaan diri  dikategorikan sebagai difabel “Mampu Rawat”, yang tidak mampu untuk melakukan mobilitas dan perawatan diri secara mandiri, mereka umumnya belum tersentuh oleh akses kepemiluan, baik itu media informasi, sosialisasi, sampai pada tahap penggunaan hak pilih.
Solusi                   :  1. Perlu adanya satu rangkaian program kegiatan pembekalan pada penyelenggara
pemilu di semua tingkatan, tentang bagaimana menerapkan pemilu yang akses dan bermartabat bagi pemilih segment difabel. Pembekalan tersebut akan lebih maksimal bila penyelenggara pemilu sudah memiliki role mode penyelenggaraan pemilu akses yang bermartabat bagi difabel.
2. Dalam memberikan pembekalan pemahaman kepada para penyelenggara pemilu tentang difabilitas, dan bagaimana menerapkan pemilu akses yang bermartabat bagi pemilih segment difabel, maka penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU perlu melibatkan stakeholders difabilitas, baik itu para praktisi lembaga yang konsent dalam issu difabilitas, maupun aktor – aktor pegiat difabel dari organisasi – organisasi difabel yang ada (khususnya yang mempunyai pengalaman keterlibatan pendampingan difabel pada  proses – proses kepemiluan), dan pelibatan stakeholders difabilitas tersebut semestinya sudah dimulai sejak tahapan perencanaan, pembuatan rancangan konsep pembekalan, sampai pada pelaksanaan rangkaian program kegiatan pembekalan, sehingga program kegiatan pembekalan yang diberikan kepada para penyelenggara pemilu tersebut, benar – benar mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang selama ini menjadi hambatan bagi pemilih segment difabel, dalam menerima pelayanan dan perlakuan yang kurang mengedepankan asas kemandirian, asas kerahasiaan, asas aksesibilitas dan asas proporsionalitas saat menggunakan hak pilihnya di TPS.

     Dalam upaya mewujudkan pemilu akses yang bermartabat bagi difabel, selain terhambat oleh permasalahan teknis yang membutuhkan penyikapan dan penanganan serius dari negara, persoalan lain yang sangat mendasar adalah; regulasi – regulasi yang mengatur penyelenggaran pemilu, belum secara jelas dan tegas memberikan jaminan dan perlindungan yang merata pada semua jenis difabilitas dari pemilih segment difabel, dalam menggunakan hak pilihnya secara bermartabat. Bahkan regulasi yang ada tersebut berpotensi menghambat bagi jenis difabilitas tertentu untuk dengan mudah dan bermartabat menggunakan hak pilihnya, potensi hambatan tersebut bisa kita cermati didalam undang – undang pemilu maupun PKPU yang masih berlaku, pada kedua regulasi penyelenggaraan pemilu yang sangat mendasar tersebut tidak didapati pasal yang mengatur bagimana penyelenggaraan pemilu harus secara jelas dan tegas menjamin “difabel mampu rawat” bisa menggunakan hak pilihnya secara mudah serta bermartabat, sehingga tidak jelas bagaimana nasib hak pilih bagi difabel mampu rawat dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi pemilu, apakah hak pilih “difabel mampu rawat” tersebut masih diakui oleh negara ?, ataukah memang diabaikan begitu saja karena dianggap tidak produktif ? (semoga saja bukan begitu alasannya). Dalam investigasi lapangan yang saya lakukan, beberapa komisioner KPU Daerah yang pernah saya ajak diskusi tentang bagaimana pelayanan TPS bagi difabel dengan kategori “difabel mampu rawat” nyaris tidak menemukan solusi, alasannya para komisioner tersebut tidak berani mengambil kebijakan yang tidak diatur dalam undang – undang pemilu, misalnya saja menerbitkan Surat Edaran Ketua KPU tentang penyelenggaraan TPS keliling dari rumah ke rumah bagi pemilih yang secara mobilitas diri tidak mampu untuk datang ke TPS, padahal cara tersebut yang paling praktis dan efisien yang bisa dilaku penyelenggara pemilu untuk mengkomodir difabel mampu rawat menggunakan hak pilihnya, tapi berhubung dalam undang – undang pemilu tidak mengatur tentang hal tersebut, maka KPU tidak berani membuat kebijakan tersebut, alasannya karena bila undang – undang tidak mengatur itu berarti merupakan kesalahan bila dilakukan.

     Kesimpulannya, untuk mewujudkan Pemilu akses yang Bermartabat Bagi Difabel, maka pertama; diperlukan sebuah role mode peyelenggaraan pemilu yang mengedepankan asas kemandirian dan kerahasiaan serta asas aksesibilitas dan asas proporsionalitas yang ramah difabilitas di semua tahapan penyelenggaraan pemilu, untuk itu diperlukan keseriusan negara dalam hal ini penyelenggara pemilu dan dukungan semua pihak terkait dalam menciptakan role mode penyelenggaraan pemilu akses yang bermartabat bagi difabel tersebut.  Kedua; perlu diikuti dengan uji materiil terhadap undang – undang serta peraturan – peraturan lain tentang pemilu yang  sudah ada dan/ atau membuat undang – undang pemilu yang baru yang benar – benar dipastikan menjamin, melindungi, menghormati dan memberi panduan yang jelas tentang penyelenggaraan pemilu akses yang bermartabat bagi difabel secara merata, dimana semua jenis difabilitas yang ada pada pemilih segment difabel mampu menggunakan hak pilihnya dengan mengedepankan asas – asas penyelenggaraan pemilu yang ada. Kemudian yang paling penting adalah; baik dalam proses menciptakan role mode maupun dalam proses penyususnan rancangan undang – undang atau peraturan penyelenggaraan pemilu tersebut, harus melibatkan unsur difabel dari berbagai jenis difabilitas yang ada pada pemilih segment difabel.

Penulis : Estiono, SH., (PPRBM Solo)

Difabel Dalam Penyaluran Hak Pilih

By : PPRBM SOLO

       SALATIGA - Situasi dan kondisi.difabel salatiga saat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak tanggal 15 Februari 2017 di TPS 11 dan 12 Dukuh Nobo Tengah, Desa Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.
Seorang anggota KPPS mendekatkan botol tinta kepada seorang pemilih difabel netra perempuan remaja yang sudah didampingi oleh seorang anggota keluarga bersama seorang anggota KPPS lainnya dan mereka membantu difabel netra mencelupkan jari telunjuk ke botol tinta. TPS 11 Dukuh Nobo Tengah, Desa Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. 15/02/2017. 


Seorang  pemilih difabel  daksa pria lanjut usia pengguna dua kruk, memperlihatkan surat  suara kehadapan saksi sebelum melakukan pencoblosan di Bilik Suara. TPS 12 Dukuh Nobo Tengah, Desa Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. 15/02/2017.

Seoarang pemilih difabel daksa tangan kanan perempuan dewasa, membawa surat suara dengan tangan kiri memasuki bilik suara. TPS 12 Dukuh Nobo Tengah, Desa Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. 15/02/2017.

Seoarang pemilih pemula difabel daksa pengguna kursi roda, melakukan pencoblosan surat suara di dalam bilik suara. TPS 12 Dukuh Nobo Tengah, Desa Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. 15/02/2017.

PPRBM SOLO ON THE AIR : "Hallo Semarang..."

By : PPRBM SOLO


PPRBM SOLO ON THE AIR
“Hallo Semarang…”


 

PPRBM Solo akan menggelar talk show di beberapa stasiun radio di Kota Semarang. Masih konsisten dalam mengusung isu-isu mengenai difabel, PPRBM Solo akan hadir menyapa para pendengar radio pada:

Kamis, 12 Januari 2017                  Pukul 12.00 WIB                               RRI Kota Semarang
Minggu, 15 Januari 2017                Pukul 15.00 WIB                               RRI Kota Semarang
Senin, 16 Januari 2017                    Pukul 10.00 WIB                               Gadjah Mada FM

PPRBM Solo juga akan menyapa para pemirsa televisi pada:

Senin, 9 Januari 2017            Pukul 16.00 WIB            TV Kampus UDINUS Semarang (LIVE)
Kamis, 9 Februari 2017         Pukul 15.00 WIB            TVRI Kota Semarang (LIVE)

Adapun tema yang akan diangkat adalah: “Belajar Menerima Bahwa Kami Berbeda” dengan berbagai materi menarik seperti:
  • Difabel dan Hak-haknya,
  • Stigma dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak Difabel di Jawa Tengah,
  • Pelaksanaan Undang-undang Difabel dan Implementasinya, serta
  • Mengenal Konsep Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM).
Penasaran ingin tahu?
Catat saja jadwalnya! Jangan sampai ketinggalan yaaa….!

UJI COBA “GUIDING BLOCK”: CARA EFEKTIF MENGEDUKASI MASYARAKAT

By : PPRBM SOLO


Sabtu, 31 Desember 2016, PPRBM Solo bersama Forum Komunikasi Tuna Netra Surakarta dan Forum Kota mengadakan uji coba “guiding block” di kawasan Singosaren Solo.
Di penghujung tahun 2016, para pemakai jalan dan pengunjung toko di kawasan Singosaren Solo menjumpai suatu keadaan yang tidak biasa. Bukan hanya itu, para pemilik toko dan petugas parkir juga menunjukkan ekspresi yang serupa. Pasalnya, hari itu mereka melihat langsung bagaimana sekelompok difabel netra berjalan di atas “guiding block” yang selama ini belum pernah difungsikan sebagaimana layaknya. Sontak saja, kejadian tersebut mengundang berbagai ekspresi dari masyarakat, dari ekspresi heran biasa hingga marah.
Ekspresi marah ditunjukkan oleh pemilik toko yang terpaksa “digusur” karena posisi/ letak tokonya menghalangi jalur difabel netra.
“Kalau Anda membuka toko Anda di sini, bagaimana mereka bisa lewat? Jalur ini (guiding block)” dibuat untuk jalan mereka, bukan untuk tempat Anda berjualan…”, kata Pak Mayor Hastanto dari Republik Aeng-aeng yang ikut mengawal rombongan kepada salah satu pemilik toko yang merasa terganggu dengan uji coba tersebut.
Beberapa petugas parkir yang dilalui juga menunjukkan ekspresi tidak senang karena hari itu mereka harus menyingkirkan beberapa sepeda motor yang menghalangi jalur (guiding block). Akan tetapi, dari berbagai respon negatif tersebut, banyak pula respon positif yang ditunjukkan oleh masyarakat sekitar. Mereka menyadari bahwa fasilitas umum sudah seharusnya dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk para difabel.
Ketidaktahuan masyarakat mengenai funsi “guiding block” harus disikapi secara bijaksana. Pasalnya, sebagian besar masyarakat kita masih sangat awam dengan isu-isu difabel. Kurangnya edukasi masyarakat dan sosialisasi terhadap aksesbilitas fasilitas umum di kalangan difabel sendiri dapat menjadi penghambat optimalnya fungsi “guiding block”.
“Keberadaan ‘guiding block’ di kawasan Singosaren, seperti halnya keberadaan ‘guiding block’ di kawasan lain, belum pernah tersosialisasikan kepada teman-teman netra…”, kata salah seorang difabel netra. Hal ini, menurutnya, juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya fungsi “guiding block” di Kota Surakarta.
“Kami sangat berterima kasih atas usaha Pemerintah Kota dalam menyediakan aksesbilitas bagi teman-teman netra. Akan lebih baik lagi apabila kami dilibatkan dalam proses pembuatannya. Sayang sekali jika akses yang telah jadi ini tidak tepat guna. Seandainya kami dilibatkan dari awal, dapat mengurangi resiko kesalahan. Bagaimana pun, yang paling mengerti kebutuhan kami, ya kami sendiri…”, tambahnya ketika dimintai penilaian tentang akses “guiding block” yang telah dibuat. Menurutnya, “guiding block” tersebut kurang menonjol/ timbul sehingga ada beberapa bagian yang terasa hilang atau terputus.
“Kami berharap melalui uji coba ini, seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama dalam memaksimalkan fungsi ‘guiding block’.”, tutupnya.
Tag : , ,

- Copyright © PPRBM SOLO - Solo Digital point - Powered by Blogger - Designed by Cw Novianto N -